Anggaran Perpusnas dipotong hampir separuhnya pada tahun 2026. Perpustakaan Nasional yang sebelumnya mengantongi pagu Rp721 miliar di 2025, kini hanya mendapat alokasi Rp377,9 miliar. Pemangkasan sebesar Rp343 miliar atau sekitar 47,5 persen itu langsung berdampak pada program-program literasi yang menyentuh masyarakat secara langsung.

Anggaran Perpusnas Dipotong, Buku Tak Lagi Sampai ke Pelosok

Kepala Perpustakaan Nasional, Aminudin Aziz, menyampaikan kondisi ini secara terbuka dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

“Bahwa betul dengan penurunan anggaran yang sangat drastis, pekerjaan yang terkait dengan literasi itu menjadi terganggu. Misalnya tadi disampaikan juga terkait dengan bantuan buku misalnya,” kata Aminudin, dilansir dari Kompas.com, Kamis (16/7/2026).

Sebelumnya, Perpusnas menjalankan program pengiriman 1.000 buku per titik sasaran ke desa, taman bacaan masyarakat (TBM), lapas, dan puskesmas di seluruh Indonesia. Program itu disambut antusias oleh komunitas literasi di daerah. Kini program tersebut dipastikan tidak berlanjut.

“Tahun 2026 ini tidak bisa kami kerjakan karena tidak ada uangnya,” tegas Aminudin, dilansir dari Tempo, Kamis (16/7/2026).

Dampak Anggaran Perpusnas Dipotong

Pemangkasan anggaran Perpusnas tidak hanya menghentikan distribusi buku. Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang selama ini membiayai pembangunan gedung perpustakaan, renovasi, pengadaan teknologi informasi, hingga perlengkapan furnitur di daerah juga ikut terhenti.

“Bantuan berupa DAK fisik yang tadi disampaikan; bangunan, kemudian renovasi, TIK, ini juga tidak bisa. Perlengkapan meubelair itu tidak bisa kita berikan walaupun daerah itu juga berteriak,” papar Aminudin, dilansir dari Kompas.com, Kamis (16/7/2026).

Kondisi ini semakin berat jika melihat struktur penggunaan anggaran Perpusnas yang tersisa. Sekitar 55 persen dari total anggaran yang ada terserap hanya untuk kebutuhan operasional belanja pegawai dan manajemen. Praktis, dana untuk program literasi langsung ke masyarakat menjadi sangat minim.

Daerah 3T Paling Terdampak Pangkasnya Anggaran Perpusnas

Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Novy Khoirunnisa, menyoroti dampak yang akan paling terasa di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Program seperti distribusi buku ke daerah dan gerakan literasi membaca sangat baik. Apabila program-program tersebut berkurang karena keterbatasan anggaran, dampaknya tentu akan dirasakan masyarakat, khususnya di daerah yang akses terhadap bukunya masih terbatas,” katanya, dilansir dari UMY, Kamis (23/7/2026).

Novy juga mengingatkan bahwa perpustakaan daerah bukan sekadar tempat meminjam buku. Lebih dari itu, perpustakaan menjadi ruang publik untuk bedah buku, pelatihan literasi, diskusi, dan pendampingan masyarakat dari berbagai kelompok usia.

Kontras yang Sulit Diabaikan

Di tengah penghentian distribusi buku, sebuah perbandingan mencuat dan langsung menjadi perhatian publik. Di saat anggaran Perpusnas dipangkas Rp343 miliar, rencana anggaran pengadaan kipas angin dalam program Koperasi Desa Merah Putih justru mencapai Rp1,8 triliun.

Kontras angka itu berbicara sendiri. Literasi yang selama ini digembar-gemborkan sebagai prioritas pembangunan manusia ternyata kalah bersaing dengan pengadaan peralatan yang nilainya jauh lebih besar.

Indonesia sendiri masih bergulat dengan indeks literasi yang rendah. Data PISA 2022 menempatkan skor membaca siswa Indonesia di angka 359, jauh di bawah rata-rata OECD. Memangkas anggaran Perpusnas di saat yang bersamaan adalah langkah yang sulit dimengerti dari sudut pandang pembangunan jangka panjang.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mendorong Perpusnas untuk tetap berinovasi di tengah keterbatasan. Perpusnas tetap mampu menunjukkan dedikasi, inovasi, dan menjaga kualitas layanan di tengah keterbatasan anggaran. Dampak pengurangan anggaran terhadap capaian pembangunan literasi perlu menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran berikutnya,” ujar Hetifah, dilansir dari Liputan6, Juli 2026.

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, juga mendorong solusi kolektif. Sejumlah langkah nyata harus segera dilakukan agar gerakan literasi nasional tidak terhenti. Menghidupkan gotong royong dan kreativitas di semua lini bisa menjadi solusi bagi keberlanjutan gerakan literasi,” kata Lestari, dilansir dari Medcom, Senin (20/7/2026).

Novy dari UMY pun mendorong kolaborasi lebih luas antara pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, komunitas, penerbit, dunia usaha, dan keluarga. Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah program rotasi buku favorit siswa antarkelas.

Literasi Tidak Bisa Hanya Bergantung pada Niat Baik

Pemotongan anggaran Perpusnas adalah keputusan yang berdampak jauh melampaui angka di kertas. Ribuan desa yang selama ini menunggu kiriman buku kini harus bersabar tanpa kepastian. Perpustakaan daerah yang hendak dibangun atau direnovasi harus menunda rencana.

Menyebut literasi sebagai prioritas nasional sementara anggaran lembaga yang paling bertanggung jawab terhadapnya dipotong hampir separuh adalah ironi yang sulit diabaikan. Jika pemerintah serius ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, alokasi anggaran untuk literasi semestinya menjadi yang terakhir dikurangi, bukan yang pertama.

Semoga kondisi yang dialami Perpusnas ini menjadi perhatian serius dalam pembahasan anggaran ke depan, karena investasi pada literasi adalah investasi jangka panjang yang hasilnya baru terasa bagi generasi yang akan datang.

~nsm