Sekolah nasional terintegrasi resmi menjadi salah satu program prioritas pemerintah tahun ini. Sebanyak 100 sekolah akan dibangun, dengan sebagian mulai beroperasi pada 2026. Konsepnya menyatukan jenjang SMP dan SMA dalam satu ekosistem pembelajaran berkelanjutan.

Namun di balik gagasan besar ini, ada pertanyaan yang layak diajukan. Apakah membangun sekolah baru benar-benar solusi paling tepat, dibanding memperkuat ribuan sekolah yang sudah berdiri tapi tertinggal mutu?

Sekolah Nasional Terintegrasi Berbeda dari Sekolah Reguler

SNT (Sekolah Nasional Terintegrasi) dirancang dengan struktur pengelolaan yang berbeda total dari sekolah biasa. Direktur Jenderal PAUD Dikdas PNFI Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menjelaskan perbedaan mendasarnya.

“Yang pertama terkait dengan konsep penyelenggaraan. SNT berada dalam satu ekosistem sehingga bakat, minat, dan potensi anak dari SMP ke SMA bisa diikuti secara berkelanjutan dikelola oleh satu direktur,” jelas Gogot dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi X DPR RI yang disiarkan lewat kanal YouTube TVR Parlemen pada Selasa (23/6/2026).

Ia membandingkannya dengan sistem sekolah reguler yang justru terpecah. “Sedangkan sekolah reguler berbeda karena SMP dikelola oleh kabupaten kota, SMA dikelola oleh provinsi, sehingga monitoring dan perkembangan siswa dikelola atau dimonitor oleh pemerintah daerah yang berbeda,” lanjutnya, masih dalam forum RDP yang sama, dikutip dari detikEdu, Selasa (30/6/2026).

Kurikulum yang digunakan pun bukan kurikulum biasa. SNT akan menerapkan kurikulum nasional yang diperkaya kompetensi global, STEM, kesenian, dan olahraga. Sekolah ini menyasar siswa berprestasi dari masing-masing kabupaten/kota.

Mengapa Sekolah Nasional Terintegrasi Dibentuk?

Sekolah nasional terintegrasi tidak muncul tanpa alasan. Gogot mengungkap data yang cukup mencengangkan tentang kondisi sekolah unggulan di Indonesia saat ini.

“Data kami sekolah baik di Indonesia kita petakan yang berada di kecamatan ya SD, SMP, SMA yang memiliki akreditasi A dan memiliki literasi numerasi di atas rata-rata nasional hanya 75 kecamatan dari 7.200. Jadi hanya 1%,” ungkapnya dalam RDP bersama Komisi X DPR RI tersebut, dikutip dari detikEdu, Selasa (30/6/2026).

Angka 1 persen ini menjadi dasar argumen pemerintah. Jika sekolah bermutu sangat langka, maka jalan keluarnya adalah membangun sekolah baru yang menjadi standar unggulan baru di tiap kecamatan.

Selain itu ia  juga menyoroti sarana dan prasarana sebagai penyebab Indonesia sulit bersaing di kancah dunia. Menurutnya, SNT diharapkan menjadi pusat pengembangan guru dan kurikulum bagi sekolah sekitar, sekaligus katalisator peningkatan mutu pendidikan daerah.

Membangun Sekolah Nasional Terintegrasi Baru atau Memperbaiki yang Ada?

Sekolah nasional terintegrasi memang menjanjikan standar baru. Tapi data 1 persen yang disebutkan Gogot sendiri justru bisa dibaca dari sudut pandang berbeda. Jika hanya 75 dari 7.200 kecamatan yang punya sekolah bermutu, itu artinya 7.125 kecamatan lainnya membutuhkan perbaikan mendesak, bukan sekadar satu sekolah percontohan baru.

Membangun 100 SNT memang akan menciptakan oase pendidikan unggul di beberapa titik. Namun pertanyaannya, berapa banyak siswa yang sebenarnya bisa tertampung dari total jutaan anak usia sekolah di seluruh Indonesia?

Membangun sekolah baru juga membutuhkan lahan luas, hingga puluhan hektare per lokasi. Anggaran pembangunannya pasti tidak kecil. Sementara di sisi lain, ribuan sekolah reguler yang sudah berdiri justru bergulat dengan masalah klasik: bangunan rusak, guru kurang kompeten, dan fasilitas belajar yang jauh dari layak.

Jika dana besar untuk membangun sekolah baru dialihkan untuk merevitalisasi sekolah-sekolah yang sudah ada, dampaknya berpotensi menjangkau jauh lebih banyak siswa secara merata. Bukan hanya segelintir anak berprestasi yang lolos seleksi masuk SNT.

Risiko Menciptakan Kasta Baru di Dunia Pendidikan

Sekolah nasional terintegrasi yang menyasar siswa berprestasi berpotensi memunculkan kekhawatiran baru. Jika hanya anak-anak terbaik dari tiap daerah yang bisa masuk, sekolah reguler di sekitarnya berisiko makin ditinggalkan.

Guru-guru terbaik bisa saja tertarik pindah ke SNT karena fasilitas dan dukungan yang lebih besar. Sekolah reguler pun semakin kehilangan sumber daya manusia berkualitas, sementara siswa yang tidak lolos seleksi tetap belajar dengan kondisi seadanya.

Memang benar SNT diklaim akan menjadi pusat pengimbasan bagi sekolah sekitar. Namun konsep pengimbasan semacam ini sering kali berjalan lambat dan tidak merata, apalagi jika SNT hanya berdiri di lokasi-lokasi tertentu saja.

Idealnya, Dua Pendekatan Berjalan Beriringan

Sekolah nasional terintegrasi bukan ide yang sepenuhnya salah. Memiliki sekolah percontohan dengan standar internasional memang bisa menjadi acuan dan inspirasi bagi sistem pendidikan secara keseluruhan.

Namun pembangunan sekolah baru semestinya tidak menjadi prioritas tunggal, apalagi sampai mengalihkan fokus dari upaya memperbaiki sekolah yang sudah ada. Pemerataan mutu pendidikan jauh lebih berdampak jika dilakukan secara menyeluruh, bukan terpusat di titik-titik tertentu saja.

Pemerintah perlu memastikan anggaran SNT tidak mengorbankan program revitalisasi sekolah reguler yang masih sangat dibutuhkan di ribuan kecamatan lainnya. Sebab tujuan akhir pendidikan bukan menciptakan segelintir sekolah hebat, melainkan memastikan setiap anak Indonesia, di mana pun ia berada, mendapat akses pendidikan yang layak.

Semoga gagasan sekolah nasional terintegrasi ini terus dikaji secara matang, agar benar-benar membawa manfaat luas, bukan sekadar menciptakan kesenjangan baru di dunia pendidikan Indonesia.

~nsm