Refocusing MBG menjadi topik hangat yang dibahas serius oleh pemerintah dan DPR. Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengkaji ulang siapa saja yang berhak menerima Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai 2027. Salah satu kelompok yang berpotensi tidak lagi kebagian jatah adalah siswa SMA.

Refocusing MBG Dipicu Penyesuaian Anggaran 2027

Refocusing MBG ini disampaikan Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026). Ia menjelaskan bahwa pagu anggaran BGN untuk 2027 sebenarnya mencapai Rp270,2 triliun, untuk 81,5 juta penerima manfaat.

Namun angka itu akan disesuaikan kembali. “Salah satu langkah perbaikan yang kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, kami sudah berkoordinasi dengan beberapa kementerian yang lain,” kata Arumsari.

Ia menyebut intervensi gizi sebaiknya difokuskan pada periode paling krusial. “Itu adalah dari usia kandungan sampai dengan 1.000 hari pertama usia kelahiran, itu volume otak bisa maksimal. Lalu sampai dengan 2 tahun itu nanti ada intervensi gizi,” jelasnya.

Refocusing MBG kali ini secara khusus menyoroti siswa jenjang SMA. Arumsari menilai siswa dari keluarga mampu seharusnya tidak lagi menjadi sasaran program ini.

“Untuk SMA ya mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang, mungkin yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp100.000, Rp200.000 gitu ya,” ujarnya.

Ia menegaskan siswa “high class” dengan uang saku tinggi tidak lagi menjadi prioritas. “Mungkin yang high class gitu itu tidak perlu lagi. Itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat,” tambahnya.

DPR Dukung Refocusing MBG untuk Siswa SMA

Refocusing MBG ini mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris. Ia menilai penghentian MBG bagi siswa SMA bukan sekadar opsi, melainkan keharusan.

“Langkah untuk menghentikan pemberian MBG kepada siswa SMA bukan hanya layak dipertimbangkan, tetapi memang harus dilakukan sebagai bagian dari refocusing program,” kata Charles, Selasa (16/6/2026).

Menurutnya, anggaran negara harus diarahkan ke kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak dari keluarga miskin. “Kita harus berani membedakan antara kebutuhan akan makanan bergizi dan kebutuhan akan intervensi negara,” tegasnya.

Charles menambahkan, anak SMA sudah melewati fase pertumbuhan paling kritis. Manfaat tambahan dari MBG bagi kelompok ini dinilai lebih kecil dibanding kelompok rentan lain.

Ia bahkan menyarankan desain ulang program secara menyeluruh. “Jika penerima manfaat difokuskan pada ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak sekolah dari keluarga desil 1 sampai 3, jumlah penerima manfaat diperkirakan hanya sekitar 25 juta orang,” ungkapnya.

Charles juga menegaskan parameter keberhasilan MBG perlu diubah. “Parameter keberhasilan MBG seharusnya bukan berapa banyak ompreng yang dibagikan, melainkan seberapa besar perbaikan status gizi yang berhasil dicapai,” tuturnya.

Usul Dibatasi Sampai SMP

Dukungan serupa datang dari Anggota Komisi IX DPR Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago. Ia bahkan sudah lama mengusulkan agar MBG dibatasi hanya sampai jenjang SMP.

“Sedari awal saya usul cukup anak TK sampai SMP saja seperti di Jepang, untuk eliminasi stunting, yang diberikan hanya untuk ibu hamil keluarga miskin, anak balita dan anak dengan gizi buruk,” kata Irma.

Meski begitu, Irma tidak menutup pengecualian bagi siswa SMA dari wilayah miskin. “Untuk anak SMA di wilayah miskin infonya masih diberikan, setidaknya dalam rangka mengurangi kemiskinan,” lanjutnya.

Namun ia menggarisbawahi satu hal penting. “Jika dikaitkan dengan peningkatan gizi agar dapat meningkatkan imunitas tubuh tentu bagus, tetapi tidak untuk peningkatan IQ,” ujarnya.

Refocusing MBG: Efisiensi atau Pengurangan Hak?

Refocusing MBG ini sejatinya mencerminkan dilema klasik dalam program bantuan sosial: bagaimana memastikan dana publik benar-benar jatuh ke tangan yang paling membutuhkan.

Argumen yang dibawa BGN dan DPR cukup masuk akal secara sains gizi. Periode emas pertumbuhan anak memang berada jauh sebelum usia SMA, yaitu sejak dalam kandungan hingga balita. Mengalihkan anggaran ke kelompok ini berpotensi memberi dampak kesehatan yang lebih signifikan.

Namun di sisi lain, ada kekhawatiran yang tidak bisa diabaikan. Tidak semua siswa SMA berasal dari keluarga mampu. Jika kebijakan ini diterapkan tanpa pemetaan yang akurat, anak-anak dari keluarga miskin yang justru duduk di bangku SMA berisiko ikut tercoret dari program, padahal mereka masih sangat membutuhkan.

Arumsari sendiri menegaskan dana BGN 2027 masih berasal dari pos anggaran pendidikan dan kesehatan. Artinya, keputusan refocusing ini bukan sekadar soal penghematan, tetapi juga menyangkut keadilan distribusi bantuan negara.

Yang menjadi kunci ke depan adalah memastikan proses evaluasi penerima manfaat benar-benar berbasis data yang akurat, bukan generalisasi semata berdasarkan jenjang pendidikan.

Demikian kebijakan refocusing MBG ini benar-benar mengutamakan keadilan dan ketepatan sasaran, semoga manfaat program tetap dirasakan oleh anak-anak Indonesia yang paling membutuhkan.

 

~nsm