Hasil Tes Kemampuan Akademik – (TKA) untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) resmi dapat dimanfaatkan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 melalui jalur prestasi akademik. Kebijakan ini menandai langkah pemerintah dalam memperkuat seleksi penerimaan murid baru yang lebih objektif, terukur, dan adil di seluruh daerah. Pemanfaatan hasil TKA…
Syarat TPG guru non-ASN 2026 – ditetapkan pemerintah melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Aturan baru ini mencakup ketentuan penerima tunjangan, kenaikan besaran TPG, serta batas waktu pengusulan melalui dinas pendidikan daerah. Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 menetapkan kenaikan TPG/TKG guru Non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2…
Gaji PPPK SPPG – menjadi sorotan seiring pengangkatan pegawai inti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Februari 2026 ini tidak hanya menyangkut perubahan status kepegawaian, tetapi juga membawa implikasi langsung terhadap besaran gaji, tunjangan, serta kesiapan karier…
APBN Pendidikan 2026 – dipastikan tetap meningkat dan berada di atas batas minimal 20% dari total belanja negara. Kenaikan ini kerap dimaknai sebagai sinyal membaiknya kesejahteraan guru. Namun, pemahaman tersebut perlu dilihat secara lebih utuh dan proporsional. Kenaikan anggaran pendidikan bersifat menyeluruh dan sistemik, bukan berarti setiap guru secara otomatis menerima kenaikan gaji pokok secara…
Satuan Tugas Perlindungan Pendidik dan Tenaga Pendidik – resmi ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 4 Tahun 2026 untuk memperkuat payung hukum termasuk membentuk satgas perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Aturan ini menjadi landasan baru dalam menjamin keamanan, profesi, dan hak-hak guru serta tenaga pendidikan di Indonesia. Permendikdasmen ini…
Beasiswa LPDP 2026 – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan tinggi melalui Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada tahun anggaran 2026. Namun kebijakan ini juga memicu perdebatan di tengah publik terkait alokasi kuota dan fokus bidang studi, khususnya prioritas yang diberikan bagi studi sains dan teknologi. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains,…
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara resmi menetapkan jadwal Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2026. Penetapan tersebut tertuang dalam Surat KEMENDIKDASMEN Nomor 047/H/AN/2025 yang dikoordinasikan melalui Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP). Kedua lembaga tersebut berperan dalam memastikan standar asesmen, kesiapan teknis, serta kelancaran…
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mematangkan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai instrumen nasional untuk memetakan capaian akademik peserta didik. Tes Kemampuan Akademik (TKA) dirancang bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan sebagai alat untuk memperoleh gambaran objektif mengenai kemampuan murid, sekaligus menjadi dasar perbaikan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Kepala Badan Standar,…
Pengangkatan PPPK SPPG – Pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi bagian dinamika kebijakan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Pengangkatan tersebut tertuang secara resmi pada Peraturan Presiden Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, khususnya Pasal 17, yang…
Buku Putih Nadiem Makarim – Nadiem Makarim, merilis sebuah dokumen bertajuk Buku Putih Nadiem Makarim yang berisi penjelasan dan klarifikasi atas berbagai tuduhan publik terkait kebijakan puengadaan laptop berbasis Chrome OS di Kemendikbudristek. Dokumen tersebut disusun sebagai respons atas beredarnya tuduhan, potongan informasi, serta narasi yang berkembang di ruang publik tanpa disertai konteks yang utuh….
